Putusan Mahkamah Agung Menyatakan Masyarakat Adat Sebagai Penerima Manfaat Nilai Ekonomi Karbon
Februari 20, 2023
Mahkamah Agung pada 20 Februari 2023 telah mengeluarkan putusan perkara hak uji materiil yang diajukan
LAYANAN BANTUAN HUKUM
Pengaduan
0
Konsultasi
0
Kasus
0
Berita & Artikel
PPMAN : Hakim PN Palopo Harus Segera Bebaskan Mahasiswa Korban Kriminalisasi
Februari 16, 2023
Oleh Apriadi Gunawan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) meminta majelis hakim untuk membebaskan
ULTIMATUM RAKYAT KEPADA PRESIDEN DAN DPR RI: SEGERA CABUT PERPPU TIPU-TIPU
Januari 17, 2023
Siaran Pers ULTIMATUM RAKYAT KEPADA PRESIDEN DAN DPR RI: SEGERA CABUT PERPPU TIPU-TIPU Gerakan
PPMAN Minta Kementerian ATR/BPN Selesaikan Konflik Agraria yang Merugikan Masy. Adat di Flores
Desember 15, 2022
Oleh Apriadi Gunawan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) meminta Kementerian Agraria dan Tata
PPMAN : Kasus Perampasan Wilayah Adat Makin Meningkat
Desember 15, 2022
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang didukung Pengurus Besar (PB) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Mendorong Masyarakat Adat Pastikan Implementasi FPIC
Desember 1, 2022
Oleh Apriadi Gunawan Masyarakat Adat didorong untuk memiliki peran secara penuh untuk bersama-sama memastikan implementasi
PPMAN Desak Polisi Hentikan Intimidasi terhadap Petani Desa Kalasey Dua di Minahasa
Desember 1, 2022
Oleh Apriadi Gunawan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mendesak kepolisian untuk segera menghentikan segala
Menyoal Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Wilayah Operasional Bisnis
Desember 1, 2022
POSISI hukum masyarakat adat saat berhadapan dengan isu pembangunan maupun korporasi sangat lemah. Dalam banyak
Berita & Artikel
KEPOLISIAN POLRES SIKKA MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAN PEREMPUAN ADAT SIKKA (Tanah kami diambil oleh PT Krisrama yang merupakan milik Keuskupan Maumere, Kami Dikriminalisasi”)
Oktober 26, 2024
Press Release Jakarta, 26 Oktober 2024, Kepolisian Polres melakkukan penahanan delapan (8) terhadap Masyarakat Adat
Urgent Action: Penangkapan dan Penahanan Masyarakat Adat oleh Kepolisian Polres Sikka, Nusa Tenggara Timur, Termasuk Perempuan Adat
Oktober 26, 2024
Kepada Yth. 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; +62 811 8836 555 2. Ketua Komisi III
Kemenangan Masyarakat Adat “Sorbatua Sialagan (Masyarakat Adat)“ Bebas Pada Putusan Banding di Pengadilan Tinggi
Oktober 21, 2024
Jakarta, 18 Oktober 2024 Tim Kuasa Hukum Sorbatua Sialagan, yang tergabung dalam Tim Advokasi
