Alur pengaduan dan layanan bantuan hukum
Pengadu (Korban/Keluarga Korban) membuat pengaduan melalui aplikasi online yang sudah disediakan oleh Sekretariat Nasional PPMAN atau datang langsung ke Sekretariat Nasional / regional PPMAN untuk mengambil Formular
Staf Kantor Hukum yang menerima pengaduan online melakukan verifikasi identitas pengadu, informasi pengaduan (apakah merupakan kasus hukum atau bukan), lampiran informasi pengadu. Apabila ada informasi yang kurang jelas, Staf Kantor Hukum yang menerima formulir pengaduan akan menghubungi pengadu untuk klarifikasi.
Setelah informasi dianggap cukup, Staf Kantor Hukum yang menerima pengaduan online melakukan registrasi sesuai dengan nomor registrasi yang terdapat di Kantor Hukum PPMAN.
Pekerja Bantuan Hukum PPMAN akan kembali menghubungi Pengadu/ Calon Kline, bilamana:
- Pengaduan Diterima, akan dilanjutkan ke tahap pendampingan/ pembelaan hukum oleh PPMAN
- Pengaduan Ditolak, bilamana pengaduan tidak berkesesuaian dengan mandat organisasi dan atau tidak menjadi fokus kerja PPMAN
1. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik yang meliputi:
- Hak untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Hak atas status kewarganegaraan;
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
- Hak untuk tidak dipidana secara sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum.
- Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
- Serta hak Sipil dan Politik lainnya yang dilindungi berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemenuhan hak tersebut.
2. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang meliputi:
- Hak atas pendidikan;
- Hak atas kesehatan;
- Serta hak Ekonomi, Sosial dan Budaya lainnya yang dilindungi berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemenuhan hak tersebut.
3. Pelanggaran Lintas Dimensi Hak Sipol dan Ekosob
Pelanggaran Hak Sipol Politik yang berdampak pada pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya anggota dan komunitas masyarakat adat nusantara, dan/atau sebaliknya.
Pengaduan langsung;
Pengaduan yang dilakukan secara langsung oleh anggota atau komunitas, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, melalui Badan Pengurus Harian (BPH) Wilayah dan Daerah AMAN, untuk diregistrasi dan diteruskan pengaduannya ke Kantor Hukum PPMAN.
Pengaduan tidak langsung.
Pengaduan yang dilakukan oleh anggota atau komunitas masyarakat adat nusantara melalui aplikasi online, yang disediakan oleh PPMAN Terhadap pengaduan ini juga diperlukan registrasi setelah pengaduan diterima.
