PERLAWANAN MIKAEL ANE, MASYARAKAT ADAT GENDANG NGKIONG, DALAM MENCARI KEADILAN ATAS KRIMINALISASI DIRINYA BERLANJUT KE TINGKAT BANDING

SIARAN PERS

 

Ruteng (22/09/2023) – Mikael Ane (57 Tahun), seorang tokoh Masyarakat Adat Ngkiong, secara resmi telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Upaya hukum tersebut dikarenakan dirinya mengalami kriminalisasi atas tuduhan menduduki wilayah hutan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng tanpa ijin sehingga dilaporkan oleh pihak pengelola. Padahal sejauh apa yang dipahami oleh Mikael Ane sendiri dan didukung oleh keterangan baik saksi maupun saksi ahli, lahan tersebut merupakan lahan miliknya yang diperoleh turun-temurun.

 

Berdasarkan overlay peta wilayah, terungkap bahwa wilayah kelola TWA Ruteng bersinggungan langsung dengan wilayah kelola Gendang Ngkiong, termasuk milik Mikael Ane.

 

Pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Ruteng, Mikael Ane dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 300 (tiga ratus) juta subsidair 6 bulan penjara.

 

Tidak hanya itu, rumah Mikael Ane juga dirampas oleh Negara untuk dihancurkan. Dirinya di dakwa dengan dakwaan pertama Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian, dakwaan kedua menggunakan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Memori Banding Mikael Ane telah diterima oleh Panitera PN Ruteng pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor Akta 34/Akta Pid.B/LH/2023/PN Rtg.

 

“Perlawanan Mikael Ane merupakan perjuangan seluruh Masyarakat Adat Manggarai pada khususnya. Mengapa? Apa yang dialami oleh Mikael Ane dipastikan juga akan dialami oleh semua Masyarakat Adat yang wilayah adat mereka di klaim secara sepihak oleh Negara. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mendiami sebuah wilayah kelola jauh sebelum Negara lahir kemudian dirinya di pidana?” ungkap Maximilianus Herson Loi, S.H, salah seorang Penasehat Hukum Mikael Ane yang berasal dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

 

Alasan Mikael Ane melakukan upaya hukum Banding tidak bukan ialah agar Negara sadar bahwa menjadi tugas dan kewajiban Negara sesuai amanat UUD Tahun 1945 untuk memberikan perlindungan serta pengakuan kepada Masyarakat Adat secara substantif, bukan hanya melihat bukti administratif. Karena penerapan hukum tidak hanya bicara tentang apa yang tertulis, tetapi juga melihat apa yang telah berlaku dan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat.

 

Lebih lanjut, pasal-pasal yang dituduhkan kepada Mikael Ane merupakan pasal-pasal yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenanya demi kepastian hukum dalam upaya pemenuhan rasa keadilan di masyarakat, kekeliruan Hakim tingkat pertama perlu dikoreksi oleh tingkat yang lebih tinggi.

 

“Bukankah tujuan hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap warga negara? Klien kami diakui sebagai Masyarakat Adat, tetapi tidak diakui hak-haknya. Pasal-pasal dakwaan sudah dicabut dan tidak berlaku ditambah dengan Majelis Hakim PN Ruteng di dalam pertimbangannya sangat sempit, memakai konstruksi hukum kaca mata kuda, tidak melihat realitas sehingga dalam penerapan hukum menjadi keliru,” paparnya lebih lanjut.

 

Penasehat Hukum Mikael Ane lainnya, Ermelina Singereta, S.H, M.H, memberikan penekanan penting mengapa upaya hukum Banding harus dilakukan selain menggunakan alasan-alasan yuridis. Ermelina melihat bahwa upaya kliennya dapat menjadi langkah positif bagi edukasi publik dan aparat hukum terkait isu Masyarakat Adat. Dimensi hak ekonomi, politik, sosial dan budaya Masyarakat Adat belum menjadi pusat pengembangan hukum di Indonesia.

 

“Isu Masyarakat Adat hanya muncul di permukaan, sepintas diakui sebagai bahan justifikasi atau rasionalisasi aturan hukum. Tapi dari aspek substansi, Masyarakat Adat dipersulit dalam memperoleh perlindungan dan pengakuan dari negara. Keterlambatan negara dalam menjalankan kewajibannya berbuah kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang mengelola lahan mereka sendiri,” jelasnya.

 

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan telah terjadi 301 kasus konflik wilayah adat selama 2019-2023. Kemudian, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyebutkan hingga Agustus 2023 masih ada sekitar 23,17 juta Hektare wilayah adat yang belum mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah. PPMAN sendiri mencatat dari 27 kasus yang terjadi rentang waktu Januari hingga Juni 2023, 11 kasus diantara terkait dengan persoalan pengelolaan wilayah dan sumber daya.

 

“Fakta dan data yang tersedia sering tidak menjadi sumber rujukan, terutama oleh aparat penegak hukum dalam melihat kesulitan yang dialami oleh Masyarakat Adat. Aktivitas Mikael Ane mengelola lahannya sendiri bukanlah sebuah tindakan melawan hukum akan tetapi sebuah langkah pemenuhan hak dasar yang justru dilindungi oleh hukum,” ucapnya.

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

 

Ermelina Singereta, S.H, M.H (0812.1339.904)

Marselinus Suliman, S.H (0823.3630.0460)

Maximilianus Herson Loi, S.H (0812.3831.7885)

AKIBAT PUTUSAN PN RUTENG, MIKAEL ANE MENJADI KORBAN PERADILAN SESAT -Potret Buram Atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia-

Siaran Pers

 

Ruteng (Selasa, 05/09/2023) – sehari setelah nota pembelaan dibacakan, Mikael Ane (57 Tahun), seorang tokoh Masyarakat Adat Gendang Ngkiong divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ruteng.

 

Adapun vonis yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun 6 bulan kurungan, ditambah denda 300 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Rumah milik Mikael Ane juga terancam dihancurkan. Di dalam nota pembelaan (pledooi), Penasehat Hukum memberikan argumentasi hukum beserta dukungan bukti bahwa pasal dakwaan terhadap Mikael Ane telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Lebih jauh, Penasehat Hukum mengungkapkan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 terkait Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kehutanan bahwa terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi. Akibatnya, Mikael Ane menjadi korban peradilan sesat, sebuah peradilan yang tidak mencari kebenaran sejati (materiele waarheid).

 

Mikael Ane didakwa dalam dakwaan pertama dengan Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).” Sedangkan dakwaan kedua menggunakan Pasal Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

 

“Kami akan banding, perjuangan mencari kebenaran materil tidak hanya di pengadilan negeri,” tegas Syamsul Alam Agus, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang merupakan Penasehat Hukum dari Mikael Ane.

 

Lebih jauh, vonis pidana penjara terhadap Mikael Ane berpotensi menjadi ancaman serius terhadap eksistensi Masyarakat Adat Gendang Ngkiong dan lainnya di sekitar Taman Wisata Alam Ruteng. Apa sebab? Dari hasil overlay peta kawasan, terlihat irisan antara wilayah taman wisata dengan wilayah adat. Vonis tersebut juga dipandang sebagai bentuk pengingkaran amanat UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Persetujuan Indonesia di PBB atas Hak Masyarakat Adat.

 

“Kami menghormati putusan Hakim hari ini, namun kami mempunyai hak banding yang diatur oleh undang-undang untuk tidak setuju dengan cara pandang dan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti yang kami sampaikan. Lebih jauh, secara substansi dan kontekstual, putusan hari ini mengancam ruang hidup Masyarakat Adat sekitar taman wisata. Terdapat 60 Gendang di sana” paparnya lebih lanjut.

 

Pengacara PPMAN lainnya, Marselinus Suliman S.H, menjelaskan bahwa titik persoalan kasus ini adalah pandangan Hakim yang berpendapat bahwa pasal-pasal yang telah dicabut tersebut masih berlaku dan relevan akibat norma yang diatur oleh pasal aturan baru masih sama. Oleh karenanya, argumentasi penasehat hukum dikesampingkan.

 

“Siapa yang benar atau tidak terhadap asas legalitas tersebut harus di uji di tingkat yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Kami ingin menegaskan kembali perihal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur bahwa demi hukum seseorang terdakwa lepas dari segala tuntutan apabila ia dikenakan pasal-pasal yang sudah tidak berlaku” jelasnya.

 

Pada sidang sebelumnya, Mikael Ane dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp. 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Mikael Ane dengan pasal-pasal yang sudah tidak berlaku lagi. Alat bukti surat juga disampaikan untuk mendukung argumentasi Penasehat Hukum terdakwa.

 

“Pasal yang dituduhkan sudah dicabut oleh Pasal 112 UU Kerusakan Hutan yang kemudian juga telah dicabut oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas dasar tersebut demi hukum sewajarnya Bapak Mikael Ane dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah,” tutupnya.

 

Sekedar untuk diketahui, Mikael Ane ditangkap, ditahan, dan diadili karena dianggap menduduki wilayah Taman Wisata Alam Ruteng. Di sisi lainnya, Mikael Ane dan leluhurnya telah ada dan berdiam di wilayah hutan tersebut sebelum Taman Wisata Alam Ruteng ada dan melakukan aktivitas. Atas situasi inilah upaya banding dilakukan oleh Penasehat Hukum Mikael Ane.

 

Informasi tambahan lainnya adalah upaya Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan.

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim Penasehat Hukum PPMAN:

 

1. Ermelina Singereta, S.H, M.H – 0812.1339.904
2. Marselinus Suliman, S.H – 0823.3630.0460
3. Maximilianus Herson Loi, S.H – 0812.3831.7885